Jakarta - Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, dengan target menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Dalam upaya mencapai tujuan ini, pemerintah telah merampungkan beberapa infrastruktur dasar pada tahap pertama, termasuk Istana Negara, Istana Garuda, dan gedung perkantoran kementerian. Namun, untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota politik, pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif masih perlu dilakukan.
Tak hanya berfokus pada infrastruktur pemerintahan dalam negeri, IKN juga ditargetkan menjadi ibu kota yang diakui secara internasional dengan hadirnya perwakilan diplomatik negara sahabat. Oleh karena itu, pembangunan hunian menjadi prioritas, dengan sejumlah hunian ASN dan rumah tapak jabatan menteri telah selesai dibangun. Pemerintah telah menyelesaikan 27 dari 47 tower rumah susun ASN yang direncanakan.
Strategi pertama untuk mendukung pembangunan ini adalah menarik investor swasta, baik domestik maupun asing, melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP). Pemerintah telah memberikan berbagai Letter to Proceed (LtP) untuk sejumlah proyek hunian dan infrastruktur dasar, termasuk pembangunan jalan dan terowongan pintar (Multi Utility Tunnel/MUT) di wilayah IKN yang diperkirakan bernilai total Rp70 triliun.
Selain itu, untuk mendukung kehadiran perwakilan diplomatik, pemerintah juga menawarkan lahan gratis bagi negara-negara sahabat yang ingin mendirikan kantor kedutaan di IKN. Area kompleks diplomatik seluas 62,9 hektare akan menjadi pusat perwakilan diplomatik yang dilengkapi dengan fasilitas terintegrasi seperti venue hiburan, area ritel, restoran, dan taman.
Pembangunan ini diharapkan mampu menjadikan IKN sebagai ibu kota dunia yang berstandar global, strategis dalam jalur perdagangan, investasi, dan inovasi teknologi.